PP RI No 32 Tahun 1996

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG
TENAGA KESEHATAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tanun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yanlg mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya kesehatan;

3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;

4.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

JENIS TENAGA KESEHATAN

Pasal 2

(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :

a. tenaga medi

b. tenaga keperawatan;

c. tenaga kefarmasian;

d. tenaga kesehatan masyarakat;

e. tenaga gizi;

f. tenaga keterapian fisik;

g. tenaga keteknisian medis.
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.

(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.

(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis

wicara.

(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

B A B III

PERSYARATAN

Pasal 3

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang

kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

Pasal 4

(1) Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah tenaga

kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari Menteri.

(2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi

tenaga kesehatan masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 5

(1) Selain ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tenaga medis dan tenaga kefarmasian lulusan dari lembaga pendidikan di luar negeri hanya dapat melakukan upaya kesehatan setelah yang bersangkutan melakukan adaptasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai adaptasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENEMPATAN
Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

(1) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi

kebutuhan tenaga kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

(2) Pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan nasional tenaga kesehatan.

(3) Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun dengan memperhatikan

faktor :

a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

b. sarana kesehatan;

c. jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan

pelayanan kesehatan.

(4) Perencanaan nasional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 7

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di

bidang kesehatan.

Pasal 8

(1) Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan yang

diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan

atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang

sesuaidengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti

pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan/atau bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang kesehatan.

Pasal 11

(1) Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga

kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah

dan/atau masyarakat.

Pasal 12

(1) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

dilaksanakan dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(2) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

dilaksanakan atas dasar ijin Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya :

a. calon peserta pelatihan;

b. tenaga kepelatihan;

c. kurikulum;

d. sumber dana yang tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelatihan;

e. sarana dan prasarana.

(2) Kelentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelatihan di bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Menteri dapat menghentikan pelatihan apabila pelaksanaan pelatihan di

bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat ternyata :

a. tidak sesuai dengan arah pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (1);

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (1);

(2) Penghentian pelatihan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dimaksud

dalam ayat (1), dapat mengakibatkan dicabutnya ijin pelatihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian pelatihan dan pencabutan ijin pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 15

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah dapat mewajibkan tenaga kesehatan untuk ditempatkan pada sarana kesehatan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

(2) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan cara masa bakti.

(3) Pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 17

Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan dengan
memperhatikan :
a.kondisi wilayah dimana tenaga kesehatan yang bersangkutan ditempatkan;

b. lamanya penempatan;

c. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;

d. prioritas sarana kesehatan.

Pasal 18

(1) Penempatan tenaga kesehatan dengan cara masa bakti dilaksanakan pada :

a. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

b. sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

ditunjuk oleh Pemerintah;

c. lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar;

d. lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

(2) Pelaksanaan ketentuan huruf c dan huruf d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan instansi terkait.

Pasal 19

(1) Tenaga kesehatan yang telah melaksanakan masa bakti diberikan surat

keterangan dari Menteri

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan persyaratan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh ijin menyelenggarakan upaya kesehatan pada sarana kesehatan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat keterangan sebagaimana

dimaksud dalam ayal (1) diatur oleh Menteri

Pasal 20

Status tenaga kesehatan dalam penempatan tenaga kesehatan dapat berupa :

a. pegawai negeri; atau

b. pegawai tidak tetap.

BAB V

STANDAR PROFESI DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Bagian Kesatu
Standar Profesi

Pasal 21

(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk

mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.

(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya

berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;

b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;

c. memberikan infomasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis. ,

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

(1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Perlindungan Hukum

Pasal 24

(1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan

tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih

lanjut oleh Menteri

B A B VI

PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada Negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan penghargaan .

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh

Pemerintah dan/atau masyarakat.

(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau

bentuk lain.

BAB VII

IKATAN PROFESI

Pasal 26

(1) Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk rneningkatkan dan/atau rnengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

Pasal 27

(1) Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya

kesehatan atas dasar ijin dari Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai perijinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tenaga kerja asing.

B A B IX

PEMBINAAN DAN PENGA WASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 28

(1) Pembinaan tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu

pengabdian profesi tenaga kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui

pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan

Pasal 29

(1) Pembinaan karier tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat, jabatan dan

pemberian penghargaan.

(2) Pembinaan karier tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab

penyelenggara dan/atau pimpinan sarana kesehatan yang bersangkutan.

(2) Pembinaan disiplin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Menteri melakukan pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan.

(2) Pembinaan teknis profesi tenaga kesehatan sebagairnana dimaksud dalam

ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. bimbingan;

b. pelatihan di bidang kesehatan;

c. penetapan standar profesi tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

Menteri melakukan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalarn melaksanakan

tugas profesinya.

Pasal 33

(1) Dalarn rangka pengawasan, Menteri dapat rnengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutan.

(2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. teguran;

b. pencabutan ijin untuk melakukan upaya kesehatan.

(3) Pengambilan tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTU AN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Pasal 35

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan, barang siapa dengan sengaja :
a.melakukan upaya kesehatan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1);

b. melakukan upaya kesehatan tanpa melakukan adaptasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

c. melakukan upaya kesehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan yang bersangkutansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1);

dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 1996

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd

S OEH AR TO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum dan

Perundang-undangan

Plt

Lambock V. Nahattands, S.H

Posted in: Askeb 5